Desa BRILian 2021 Batch-2, Sekarang Saatnya Desa di Indonesia Untuk ‘Go Digital’

Desa BRILian 2021 Batch-2, Sekarang Saatnya Desa di Indonesia Untuk ‘Go Digital’ 

Kamis, 01 Juli 2021

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, sering disapa dengan ‘Gus Menteri’ ini mengemukakan bahwa ada 4 strategi pemulihan ekonomi desa, yakni: 1. revitalisasi BUMDes – Badan Usaha Milik Desa, 2. Ketahanan pangan masyarakat desa, 3. Digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global serta PKTD – Padat Karya Tunai Desa.

Untuk menuju Desa Digital – sesuai dengan point nomor 3, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Tahap pertama adalah pembuatan web desa dan pengembangan konten website desa. Tahap kedua, pengembangan e-library. Tahap ketiga, promosi potensi (web desa dan social media), perdagangan online (e-commerce dan e-ticketing). Tahap keempat, layanan informasi dan pengaduan, layanan pertanahan dan layanan administrasi kependudukan.

Hal-hal tersebut di atas terungkap dalam sebuah acara Webinar Desa Brilian 2021 Batch 2 #2 diselenggarakan pada hari Kamis, dimulai sejak pukul 13.30 - 16.30 wib dengan mengangkat tema : "Membangun Ekosistem Ekonomi Digital di Desa”.

Dalam opening speech yang dibawakan oleh Arif Satriya - Senior Division Inkubasi Bank BRI menyampaikan bahwa Desa BRILian 2021 Batch 2 merupakan sebuah program pemberdayaan yang berbalut kompetisi.

Selain itu beliau mengungkapkan, “BRI juga menghadirkan dengan sebutan Mantri Desa dengan cara menghadirkan keberadaan BRI di pelosok-pelosok desa. Mantri Desa ini bisa saja ditempatkan di kantor desa, kantor BUMDes atau dimana saja tempatnya yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat desa.”

Sebagai Founder Bumdes.id – Rudy Suryanto mengajak semua peserta yang hadir, “Mari kita bergotong royong secara digital dengan menampilkan konten yang positif di setiap media sosial yang dimiliki oleh pemerintahan desa maupun BUMDes.”

Sedangkan para narasumber yang hadir dalam acara yang dilaksanakan secara virtual ini antara lain: 1) Drs. Adityawarman Darudono (Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT), 2) Wahyu Nugroho,SE. (Kepala Desa Sambirejo), dan 3) Asep Nugraha Sukma (Senior Manager Micro Sales Management Division PT BRI (Persero) Tbk.), serta dimoderatori oleh Diana Arta.

Dalam paparannya, Adityawarman Darudono yang mengusung materi dengan tema ‘Membangun Sistem Ekonomi Digital di Desa’ ini lebih menekankan kepada peluang dan tantangan desa digital di masa mendatang.

“Trend digital ditandai peningkatan pengeluaran Dana Desa untuk internet sampai Rp.119 Milyar/ tahun. Saat ini terdapat 1,6 juta unit usaha mikro, kecil, koperasi dan BUMDes di desa yang berpotensi masuk ekonomi digital dengan nilai Rp.2.200 T. Jika usaha tersebut dikembangkan menjadi usaha menengah, potensi usaha ekonomi desa yang didukung digtal mencapai Rp.6.600 T. Jadi, tidak ada lagi kata kompromi untuk desa go digital,” pungkas Adityawarman Darundono.

Sebagai Kepala Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wahyu Nugroho menguraikan cerita keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa.

“Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membentuk Desa Wisata Sambirejo. Butuh keuletan, fokus, serta kekompakan warga desa. Sebagai contoh adalah Tebing Breksi. Tepatnya pada bulan Mei 2015, Tebing Breksi ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tempat wisata baru di Jogja. Saat ini sudah tercapai peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat,” tambah Wahyu Nugroho.

Pada lain kesempatan, Asep Nugraha Sukma menjelaskan peranan program teknologi digital tentang market dan payment ecosystem, seperti pasar.id dan stroberi.

Terakhir, panitia menyediakan hadiah menarik dengan  mengumumkan para pemenangnya di akhir acara, dengan 3 kategori pemenang, antara lain: 1) Pemenang Foto Sosial Media, 2) Penanya Beruntung dan 3) Pemenang Buku Peta Jalan Bumdes. Peserta yang hadir sekitar 470 orang.

Dibuat Oleh:  H. Ali Akbar

Kategori:  Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    Technical Meeting Kedua Desa BRILian 2021: Pendaftaran Lomba dan Pendaftaran Badan Hukum  BUMDes : https://blog.bumdes.id/2021/06/technical-meeting-kedua-desa-brilian-2021-pendaftaran-lomba-dan-pendaftaran-badan-hukum-bumdes/

2.    Webinar Desa BRILian 2021 Batch 2 #2 “Membangun Ekonomi Ekosistem Digital di Desa” : https://blog.bumdes.id/2021/06/webinar-desa-brilian-2021-batch-2-2-membangun-ekonomi-ekosistem-digital-di-desa/

3.    Kemendes PDTT Dukung Indonesia Spice Up Lewat BUMDes : https://mediaindonesia.com/ekonomi/415546/kemendes-pdtt-dukung-indonesia-spice-up-lewat-bumdes

4.    Catatan penulis selama mengikuti webinar.

Menakjubkan! Ternyata UMKM dan Wanita Punya Andil Besar Dalam Menggerakkan Perekonomian di Indonesia

 

Wali Nagari (M. Sahur) beserta perangkat nagari menyaksikan acara Webinar Sriekandi Arjoena Desa yang diselenggarakan oleh Bumdes.id dan Meravi Syncore  

Selasa, 29 Juni 2021

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019 menegaskan bahwa: 1) Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, 2) Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Jika selama ini Dana Desa cenderung berisi laporan pelaksanaan kegiatan, pembangunan infrastruktur. Dengan hadirnya Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020, tertanggal 14 September 2020, desa memiliki kewenangan untuk memilih prioritas pencapaian tujuan SDGs yang ingin dicapai.

Desa menetapkan kriteria-kriteria mengenai target yang ingin dicapai, desa dapat membuat program-program terkait padat karya tunai yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Dana Desa melalui BUMDes dapat digunakan untuk mendirikan unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan terbitnya Permendesa PDTT No. 13/2020  yang berfokus pada SDGs desa akan memudahkan intervensi lembaga dan swasta untuk menyalurkan bantuannya, mengingat petanya cukup jelas.

Hal ini mencuat dalam sebuah acara Webinar Sriekandi Arjoena Desa: “Strategi Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Desa,” yang diselenggarakan oleh Bumdes.id dan Meravi secara virtual pada hari Selasa, 29 Juni 2021 mulai pukul 13.30 - 16.30 WIB.

Pembicara yang dihadirkan antara lain: Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Marisa Ardani (Marisa Philantrophy Advisory & Secretary General at International Women’s Federation of Commerce and Industry (IWFCI) Indonesia), Sugeng Handoko (Pelopor Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta) serta Venny Septia Monica, Pakar dan Pengajar di bidang Digital Branding dan Strategic Digital yang telah malang-melintang di dunia ekonomi digital, saat ini menjadi Chief Strategic Adtree Digital.

Secara bergantian sebagai moderator adalah Diana Septi Astiartawardani dan Ade Hari Wijayanto.

Sekjend Forum Bumdes se-Indonesia, Rudy Suryanto, S.E., M.Acc – juga sebagai Founder Bumdes.id ini menyampaikan pesan bahwa pandemi ini harus menjadi momentum desa-desa untuk kembali bangkit dan bergotong royong secara digital. Desa harus membekali sumber daya manusianya dengan kemampuan teknologi informasi untuk kembali bangkit dan memasuki sistem ekonomi baru berbasis digital.

“Tidak ada desa yang miskin, yang ada adalah miskin keberanian dan inovasi. Maka dari itu harus ada kolaborasi antar semua pihak terkait dengan label ABCGFM - Academics-Business-Community-Government-Fascilitator dan Media,” pungkas Rudy Suryanto.

Anwar Sanusi menegaskan bahwa “SDM berkualitas itu adalah mereka yang mampu mengolah dan menggunakan kesempatan dan potensi yang ada di desa, sehingga terwujud warga masyarakat yang sejahtera.”

Sedangkan Marisa Ardani mengungkapkan data bahwa dilansir dari data BPS tahun 2021 terdapat 31,68 juta jiwa yang menganggur dan data BPS bulan September 2020 mencatat terdapat 27,55 juta penduduk miskin.

“Kenapa saya sebut dengan istilah UMKM dan Ibu Pertiwi? Sebab, 60% GDP – Gross Domestic Product Indonesia berasal dari UMKM. Sedangkan 60% pelaku UMKM adalah wanita. Jadi, UMKM dan wanita berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara ini,” papar Marisa Ardani.

Terakhir, Rudy Suryanto memaparkan bahwa Program Sriekandi dan Arjoena Desa sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi pengangguran di pedesaan, membuka lapangan kerja baru serta memperkuat motivasi dan kemampuan softskill di bidang ekosistem digital. Sriekandi sendiri merupakan akronim dari Seri Edukasi Kawan Digital untuk Ibu-Ibu dan Perempuan Desa, sementara Arjoena merupakan akronim dari Anak Muda Terjun ke Desa untuk Edukasi Digital Anak Muda di Desa. (*)

Dibuat oleh: H. Ali Akbar

Kategori: Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.      Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 02/11/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.      Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 04/07/2017 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017

3.      Webinar Sriekandi Arjoena Desa: Strategi Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Desa : https://blog.bumdes.id/2021/06/terbuka-untuk-umum-webinar-sriekandi-arjoena-desa-strategi-ciptakan-lapangan-kerja-baru-di-desa/

4.      Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 21/12/2020 : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_21_tahun_2020

5.      Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 14/09/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020

6.      Membangun Indonesia dari Desa : https://baktinews.bakti.or.id/artikel/membangun-indonesia-dari-desa

7.      Catatan penulis

Kegamangan Masa Transisi Transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Menjadi LKD

UPK Eks PNPM Mandiri Bertransformasi Menjadi LKD

Menilik keberadaan UPK di Kecamatan, secara organisasi UPK merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Maka, kedudukan hukum UPK diletakkan dalam kaitan kedudukan UPK di bawah naungan organisasi kerja BKAD.

Transformasi UPK Eks PNPM Mandiri menjadi LKD sebagaimana dalam pasal 117 UU Cipta Kerja, merupakan upaya penting untuk menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik. Sekaligus memformalkan lembaga keuangan mikro ini, sehingga bisa dibina dan diawasi oleh OJK selaku regulator. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menjalankan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD). Transformasi ini dijalankan bersama dengan otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, merupakan regulasi  sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan keluarnya PP Nomor 11 Tahun 2021, jelas sekali adanya payung hukum untuk BUM Desa sebagai badan hukum. Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa BUM Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Kedudukan Desa sebagaimana UU Desa serta PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk pengakuan (kebijakan) terhadap hak kepemilikan komunal (tidak hanya kepemilikan privat dan publik) menempatkan Desa (Kepala Desa) sebagai subyek hukum yang merepresentasikan kepemilikan komunal (aset bersama). Sehingga, dibutuhkan konsistensi terhadap derivasi kerjasama desa sebagaimana regulasi tersebut sekaligus menjadi acuan pendasaran legal kepemilikan aset, kegiatan, serta kelembagaan dana bergulir

Maka, Badan Usaha Milik Desa Bersama bisa menjadi pilihan para pelaku pasca PNPM Mandiri Perdesaan. Setidaknya dengan BUMDes Bersama yang didalamnya terdapat Lembaga Keuangan Mikro sebagai keberlanjutan dari Program PNPM khususnya pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dapat dilestarikan.

Oleh : Admin

Sumber : https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/bum-desa-bersama-alternatif-bentuk-badan-hukum-upk/

Pengusaha Tambak Udang Silaturahmi dengan Ninik Mamak dan Masyarakat Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau

 

Silaturahmi Antara Pengusaha Tambak Udang, Ninik Mamak dan
Masyarakat di Desa/ Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau. (Dok: IDe)

Minggu, 27 Juni 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu di Indonesia telah menguras energi pemerintah dan memporakporandakan sendi-sendi kekuatan bangsa dan rakyat Indonesia baik di bidang kesehatan, ekonomi serta sosial.

Virus Corona sudah menjadi ‘momok’ yang menakutkan bukan saja bagi masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan oleh peneliti di seluruh dunia untuk menemukan obatnya. Sebagai Organisasi Kesesehatan Dunia,  WHO – World Health Organization pada akhirnya menetapkan beberapa jenis Vaksin yang boleh digunakan untuk menangkis serangan Corona tersebut.

Dilansir dari laman health.detik.com (21/04/2021) Pemerintah telah resmi mengumumkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Berikut daftar tujuh vaksin tersebut; Vaksin Sinovac, Vaksin PT Bio Farma, Vaksin Novavax, Vaksin Oxford-AstraZeneca, Vaksin Pfizer-BioNTech, Vaksin Moderna dan Vaksin Sinopharm.

Dari tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada tiga vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, yakni vaksin buatan Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford-AstraZeneca.

Adapun penanggulangan dari sisi ekonomi, pada hari Sabtu (26/06/2021) dimulai pukul 20.00 wib sampai selesai telah dilakukan pertemuan secara kekeluargaan antara pengusaha Tambak Udang – H. Safaruddin sering disapa H. Kalbin dan tim dengan ninik mamak – Harisjon Panungkek Rangkayo Tamputiah, Wali Korong Siguruang – Suryo Bambang, pemuda serta masyarakat setempat.

Acara silaturahmi ini berlangsung di rumah orang tua Harisjon, Gaduang Korong Siguruang Nagari Guguak Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

“Kami sangat senang dan bahagia menerima kehadiran investor Tambak Udang di desa/ nagari ini karena akan membawa kemajuan di bidang perekonomian masyarakat setempat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini yang berakibat banyaknya terjadi pengangguran,” demikian ungkap Harisjon.

Harisjon memaparkan bahwa sebagai ninik mamak berharap kepada H. Kalbin dan tim untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya Harisjon mengingatkan kepada H. Kalbin, “Jangan lupa dengan AMDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sampai saat ini belum ada kejelasan Perda mengenai usaha Tambak Udang ini. Namun, perlu difikirkan untuk Tambak Udang yang ramah lingkungan.”

Sementara itu, H. Kalbin menyampaikan permohonan ma’af dimana beberapa waktu yang lalu telah terjadi kesalahpahaman dengan pemuda juga dengan pihak lainnya di desa// nagari ini.

“Ambo (bahasa Minang diterjemahkan ke bahasa Indonesia: saya) secara pribadi mohon ma’af atas kejadian beberapa waktu yang lalu dengan pemuda disini. Ambo berharap untuk ke depan hendaknya ada kesepakatan secara menyeluruh dengan pemerintahan nagari, ninik mamak, pemuda, bundo kanduang dan masyarakat disini,” tukas H. Kalbin.

Sebagai tokoh masyarakat, H. Khairul Khalidin bertutur, “Kehadiran pengusaha Tambak Udang di desa/ nagari kami sangat mendukung percepatan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Jangan sampai investasi yang besar ini terbuang dengan sia-sia.”

Dalam pertemuan ini juga telah disepakati untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan stakeholder lainnya dengan cakupan yang lebih luas pada hari Sabtu, 04 Juli 2021, ba'da Shalat Dzuhur di Mushalla Kurnia Kampung Paneh Korong Siguruang, Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau.

Dibuat oleh:  H. Ali Akbar

Kategori: Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, 02/11/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.    Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 15/10/2019 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019

3.    Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, 17/10/2014 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014

4.    Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 30/09/2014 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

5.    Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Wilayah Perairan Laut Indonesia : https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Pembagian-Kewenangan-Dalam-Pengelolaan-Wilayah-Perairan-Laut-Indonesia.pdf

6.    Ada 7 Jenis Vaksin COVID yang Digunakan di Indonesia, Sudah Tersertifikasi WHO? : https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5541029/ada-7-jenis-vaksin-covid-yang-digunakan-di-indonesia-sudah-tersertifikasi-who

7.    Catatan Penulis ketika hadir di dalam pertemuan.

Kelompok Tani SUKMA JAYA Berkolaborasi Dengan BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau

 

Sabtu, 26 Juni 2021

Dalam menjalankan sebuah usaha, siapapun orangnya tentulah berharap usahanya akan terus berkembang dan maju. Dari usaha kecil-kecilan yang hanya membutuhkan tempat dan ruangan yang sederhana, ketika mulai banyak pesanan, mulailah memikirkan tempat  atau lokasi penyimpanan barang/ produk yang lebih luas atau bisa juga disebut dengan istilah gudang.

Tidak terkecuali dengan entitas yang bernama BUMDes – Badan Usaha Milik Desa yang sedang digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT.

Adapun pemberian nama BUMDes secara nasional, sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Desa)

Oleh sebab itu pula penamaan BUMDes ada perbedaan di beberapa daerah seperti yang disebutkan di atas, seperti: BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari), BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMK (Badan Usaha Milik Kampung).

Sehubungan dengan cerita di awal tulisan ini, maka gudang (seperti gambar di atas) ini akan dimanfaatkan utk kegiatan usaha BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, SUMBAR.

Gudang ini berukuran 6 m x 9 m, milik Kelompok Tani SUKMA JAYA, akan berkolaborasi dg BUMDes utk pengelolaannya.

#BumdesTerusBergerak

#DesaMaju

Oleh : Admin

Pembukaan Lahan Tidur Untuk Taman Wisata Edukasi

Rabu, 23 Juni 2021

Kegiatan potong rumput (Minang: merambah) lahan untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Direncanakan lahan ini dikelola oleh BUMDes Paingan Maju Bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Desa/ Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Lahan ini sudah terbengkalai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Program yang akan dibuat di lahan seluas 50 m x 15 m ini adalah Taman Wisata Edukasi. Sudah ada di dalamnya pohon durian dan pohon mangga. Nantinya akan dibuat pula tempat duduk-duduk santai berupa pondok payung. Konsepnya adalah panen sendiri, timbang sendiri, bayar di tempat.

Oleh: Admin

 

Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri

Jum’at, 11 Juni 2021

Dalam rangka percepatan sosialisasi dan demi terwujudnya amanah UU No. 6/2014 tentang Desa, tertanggal 30 Mei 2014,  UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 2 Nopember 2020, dan PP No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 2 Februari 2021, maka BRI – Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program ‘Desa BRIlian’ berkolaborasi dengan Bumdes.id.

BRI sebagai salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.

Program ‘Desa BRIlian’ ini sudah dimulai sejak tahun 2020, diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2020’ dan dilanjutkan pada awal Maret 2021 dengan nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-1’.

Kali ini diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’, diselenggarakan pada hari Jum’at, 11 Juni 2021, mulai pukul 08.30 – 10.30 wib., bersamaan dengan acara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting membawa tema “Technical Meeting Desa BRIlian 2021 Batch-2”, yang diikuti sekitar 650-an orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, pegiat pemberdayaan masyarakat serta pejabat pemda terkait di seluruh Indonesia.

Sebagai Opening Speech dalam acara ini dibuka oleh Evi Sulis – Divisi Social Entrepreneurship dan Inkubasi BRI, Rudy Suryanto – pembawa materi juga sebagai Founder Bumdes.id, dan Diana Arta sebagai moderator.

Evi Sulis berpesan kepada peserta yang hadir, “Manfaatkanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya desa bapak/ibu dapatkan pelatihan dari Bumdes.id untuk memperkuat kelembagaan yang ada di desa juga BUMDesnya ditandai dengan meningkatnya kemampuan SDM di desa.”

“Ada 10 Desa Terbaik yang akan dipilih untuk dilakukan pembinaan lanjutan melalui Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini nantinya. Tahun 2020 ada 10 Desa BRIlian ditambah pada semester tahun 2021 sudah ada 10 desa lagi. Program ini akan terus dilanjutkan keberadaannya,” pungkas Evi Sulis.

Konsep Desa BRIlian merupakan kombinasi antara: 1) BUMDes, yang aktif sebagai penggerak ekonomi desa salah satunya dalam memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan produktif, 2) Innovation, yakni desa yang kreatif dalam memecahkan masalah kemasyarakatan dan sosial desa, 3) Digital, dimana digitalisasi ini terimplementasi di desa, termasuk keuangan digital dan pemanfaatan produk-produk digital BRI – Brilink, Web Pasar dan Stroberi, serta 4) Sustainability, dengan desa tangguh yang mampu secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan sektor unggulan desanya.

Rudy Suryanto menekankan, “Jangan acara ini dipandang sebagai sebuah perlombaan, jadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan desa, baik dari sisi SDM dan potensi desa yang tersedia.”

“Arahan ke depan adalah terwujudnya digitalisasi dokumen dalam pemerintahan desa serta lembaga yang ada di desa juga BUMdesnya. Makanya, Kepala Desa juga dituntut untuk faham teknologi digital dalam rangka meningkatkan kapasitas, jaringan/ jejaring dan ilmu,” papar Rudy Suryanto.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa masing-masing desa mempunyai kelemahan, tapi berusahalah untuk fokus pada kekuatan.

Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini akan berlangsung selama 2 – 3 bulan ke depan, dimana pada hari Selasa setiap minggunya akan dilaksanakan serial webinar sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh desa untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Pada hari Selasa, 15 Juni 2021 mendatang akan dilaksanakan acara ‘Kick Off’ secara virtual yang akan dihadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT sebagai pertanda dimulainya Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini. (*)

Dibuat oleh:  H. Ali Akbar

Kategori:  Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    Profil UU No. 6/ 2014 tentang Desa : https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

2.    Badan Hukum BUMDes :  https://www.antaranews.com/berita/1771469/kemendes-uu-cipta-kerja-pasal-117-jadi-solusi-badan-hukum-bumdes

3.    UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf

4.     PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes :  https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf

5.    Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482

6.    NawaCita  :  https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita

7.    Catatan penulis

8.    11062021 : Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri - https://www.bentengsumbar.com/2021/06/program-desa-brilian-2021-batch-2.html

Waspada! BUMDes Dianggap Ilegal jika Belum Daftar Menjadi Badan Hukum sampai Tanggal 22 Februari 2022

 

Jum’at, 18 Juni 2021

Kehadiran PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 2 Februari 2021 merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 2 Nopember 2020, akan makin menambah peluang bagi warga msyarakat yang tinggal di pedesaan untuk bangkit, maju dan berkembang serta mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama, tertanggal 31 Maret 2021, maka untuk masa mendatang BUMDes/ BUMDesma akan menjadi primadona di desa. Penggunaan Dana Desa lebih diarahkan kepada peningkatan permodalan BUMDes.

Kenapa Harus Menumbuhkembangkan BUMDes/ BUMDesma?

Sejatinya Dana Desa disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN adalah untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa yang mulai digenjot sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jokowi pada tahun 2015 lalu.

Karena pada saatnya nanti, penyaluran Dana Desa pun akan dikurangi atau bahkan akan dihapus sama sekali. Oleh sebab itu, segera manfaatkan kesempatan ini untuk menumbuhkembangkan BUMDes/ BUMDesma di desa masing-masing.

Terkait dengan Permendesa PDTT No. 3/ 2021, maka bagi BUMDes/ BUMDesma yang belum mendaftar ulang serta menjadikannya badan hukum sampai batas tanggal 22 Februari 2022 akan dianggap Ilegal.

Hal ini mencuat di dalam acara Technical Meeting Desa Brilian Batch-2 #2, pada hari Jum’at, 18 Juni 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting, dimulai sejak pukul 08.30 - 11.15 wib. Acara ini terselenggara adanya kolaborasi antara BRI dengan Bumdes.id.

Sebagai opening speech adalah Arif Satriya – Divisi Entrepreneurship dan Inkubasi BRI pusat. Sedangkan Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak.,CA membawakan materi tentang Pendaftaran Badan Hukum Bumdes, Dian Raka ( Tim Desa Brilian 2021 ) membawakan materi Workshop brilian.desacenter.id., serta dimoderatori oleh Diana Arta dan Tim Sekretariat Nicalaus Bima Ade & Uswah.

Arif Satriya menyampaikan, “setiap BUMDes yang terpilih di dalam Program Desa Brilian 2021 Batch-2 ini hendaknya menghubungi ‘Mantri BRI’ atau Kepala Unit BRI yang ada di desanya. BUMDes sebagai agregator mempercepat pembangunan dan kemajuan perekonomian di desa. Ada sinergitas antara BUMdes, BRI dan pihak lainnya atau stakeholder yang secara bersama-sama untuk memajukan taraf kesejahteraan masyarakat di desa.”

Dian Raka lebih mengedepankan aspek teknis dalam mendaftarkan BUMDes/ BUMDesma pada brilian.desacenter.id.

“Mengingat pentingnya acara di atas, kami harapkan setiap Desa mengirimkan peserta/perwakilannya. Adapun peserta/perwakilan yang diikutsertakan dalam Technical Meeting terdiri dari unsur/bagian berikut : 1. Kepala Desa atau yg mewakili, 2. Direktur Bumdes atau yang mewakili, 3. Ketua BPD, Tokoh Masyarakat atau yg mewakili, 4. Pemuda Desa serta 5. Ibu-ibu PKK,” Dian Raka menambahkan.

“Kesulitan dan Hambatan hendaklah dirubah menjadi Tantangan dan Peluang untuk maju bukan malah menjadi lemah dan tidak melakukan apa-apa lagi,” Rudy Suryanto memberi semangat kepada peserta yang hadir.

Selanjutnya Rudy Suryanto mengungkapkan bahwa adanya PP No. 11/ 2021 serta Pemendesa No. 3/2021 menghapuskan seluruh Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang terkait dengan BUMDes sebelumnya.

“Tanggal 22 Februari 2022 sebagai batas akhir BUMDes untuk berubah, selain dari itu dianggap BUMDes ilegal. BUMDes sebagai wadah bukan pelaku, namun di dalamnya ada badan unit usaha yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di desa,” papar Rudy Suryanto. (*)

Dibuat Oleh : H. Ali Akbar

Kategori : Ekonomi dan Bisnis

Referensi :

1.    UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.    PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_pemerintah_nomor_11_tahun_2021

3.    Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2021

4.    Catatan penulis.

Poltek KP Pariaman Kembangkan Budi Daya ‘Ikan Gariang’ di Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau Demi Masyarakat Sejahtera

 

Kamis, 10 Juni 2021.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9), maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman – Poltek KP Pariaman sebagai Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang vokasi/ keterampilan / keahlian mewujudkan salah satu dharmanya untuk pengabdian kepada masyarakat yang ada di Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang masih satu paket ke dalam Program Desa Inovasi yang ditetapkan pada tanggal 05 Maret 2021 lalu, maka Poltek KP Pariaman melakukan ‘survey lokasi’ untuk budi daya ikan ‘Gariang’ ke Korong Sarang Alang, Nagari Guguak Kuranji Hilir, pada hari Kamis (10/06/2021), dimulai sejak pukul 10.30 – 13.00 wib.

Tim survey terdiri dari Harisjon, S.Pi., M.Si – Penanggung jawab Program Desa Inovasi, Ir. Nazran, MM - Ketua LPPM, dan Armidianto, M.Si – Kapusat Bina Taruna.

Sedangkan dari pihak kenagarian diterima oleh M. Sahur – Wali Nagari, Asrizon – Kasie Kesra Nagari, Nanang – Wali Korong Sarang Alang dan Syamsul Bahri mewakili tokoh masyarakat.

Dalam bincang-bincang kedua belah pihak mengemuka tentang pemilihan lokasi untuk budi daya ikan ‘Gariang’ yang difokuskan di Korong Sarang Alang. Tersebutlah oleh Harisjon tentang visi ke depan untuk menjadikan Nagari Guguak Kuranji Hilir sebagai ‘Kampung Ikan’. Selain itu juga segera dibentuk Kelompok Budi Daya Ikan – Pokdakan serta sebuah organisasi yang diberi nama Pemuda Pelopor Desa Inovasi.

“Hari ini kita sudah survey 2 buah lokasi untuk budi daya ikan ‘Gariang’. Segera pak Wali beserta kelompok menentukan lokasinya dan dalam waktu dekat kami akan kucurkan pendanaan untuk pembuatan kolamnya serta peralatan yang dibutuhkan,” demikian Harisjon menjelaskan.

Sebagai persyaratan untuk kolam budi daya ikan ‘Gariang’ nantinya adalah: 1. tanah tidak bermasalah, 2. aman dari banjir, dan 3. ketersediaan air yang memadai.

Lebih lanjut Harisjon mengingatkan untuk menggali potensi yang ada di nagari agar adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nagari/ desa.

“Tugas pak Wali untuk mengumpulkan kaum milenial yang potensial di nagari untuk dilakukan pengembangan diri – soft skill mereka dengan cara pendidikan dan pelatihan agar terjadi percepatan kemajuan dalam pembangunan di nagari ini,” tukasnya.

“Kita akan lalukkan pembinaan kepada masyarakat di nagari ini melalui Program Desa Inovasi dengan cara meningkatkan SDM untuk dijadikan Pemuda Pelopor Desa Inovasi, pelatihan montir memperbaiki mesin Robin perahu nelayan, pelatihan budi daya ikan ‘Lele’ dari hulu sampai hilirnya yakni pembuatan ‘Lele Asap’ sampai kepada pemasarannya,” Harisjon berharap.

M. Sahur beserta beberapa warga yang hadir justru menyambut dengan senang hati dan gembira dengan keberadaan Program Desa Inovasi dari Poltek KP Pariaman ini.

“Segera kami akan lakukan koordinasi dengan warga demi untuk mewujudkan Program Desa Inovasi ini. Kami akan buatkan SK – Surat Keputusan dalam waktu dekat untuk Kelompok Budi Daya Ikan – Pokdakan. Juga akan kami kabari kepada pihak Poltek KP tentang lokasi yang akan dijadikan tempat budi daya ikan ‘Gariang’,” demikian ungkap M.Sahur penuh semangat. (*)

Dibuat oleh : H. Ali Akbar

Kategori: Daerah/ Padang Pariaman

Referensi:

1.      Ekonomi Biru - https://www.antaranews.com/berita/1032620/kkp-kembangkan-desa-inovasi-untuk-penerapan-ekonomi-biru

2.      Desa Inovasi, Penopang Perekonomian Masyarakat Kelautan dan Perikanan -  https://kkp.go.id/artikel/19679-desa-inovasi-penopang-perekonomian-masyarakat-kelautan-dan-perikanan

3.      Membangun masyarakat maritim modern berbasis pada inovasi teknologi - http://www.mekanisasikp.web.id/2019/07/membangun-masyarakat-maritim-modern.html

4.      Widjaja, R. Sjarief., Prof. Ir., 2019, “Transformasi Budaya Maritim Berbasis Teknologi Inovasi”, Amafrad Press, Jakarta Pusat -   https://drive.google.com/file/d/1CTUjOc58mBTREMdO2D3z7cv2_huKuY3p/view?usp=sharing

5.      Catatan penulis.

6.      Poltek KP Pariaman Kembangkan Budi Daya ‘Ikan Gariang’ Di Nagari Guguak Kuranji Hilir Demi Masyarakat Sejahtera : https://www.bentengsumbar.com/2021/06/poltek-kp-pariaman-kembangkan-budi-daya.html