Menakjubkan! Ternyata UMKM dan Wanita Punya Andil Besar Dalam Menggerakkan Perekonomian di Indonesia

 

Wali Nagari (M. Sahur) beserta perangkat nagari menyaksikan acara Webinar Sriekandi Arjoena Desa yang diselenggarakan oleh Bumdes.id dan Meravi Syncore  

Selasa, 29 Juni 2021

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019 menegaskan bahwa: 1) Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, 2) Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Jika selama ini Dana Desa cenderung berisi laporan pelaksanaan kegiatan, pembangunan infrastruktur. Dengan hadirnya Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020, tertanggal 14 September 2020, desa memiliki kewenangan untuk memilih prioritas pencapaian tujuan SDGs yang ingin dicapai.

Desa menetapkan kriteria-kriteria mengenai target yang ingin dicapai, desa dapat membuat program-program terkait padat karya tunai yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Dana Desa melalui BUMDes dapat digunakan untuk mendirikan unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan terbitnya Permendesa PDTT No. 13/2020  yang berfokus pada SDGs desa akan memudahkan intervensi lembaga dan swasta untuk menyalurkan bantuannya, mengingat petanya cukup jelas.

Hal ini mencuat dalam sebuah acara Webinar Sriekandi Arjoena Desa: “Strategi Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Desa,” yang diselenggarakan oleh Bumdes.id dan Meravi secara virtual pada hari Selasa, 29 Juni 2021 mulai pukul 13.30 - 16.30 WIB.

Pembicara yang dihadirkan antara lain: Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Marisa Ardani (Marisa Philantrophy Advisory & Secretary General at International Women’s Federation of Commerce and Industry (IWFCI) Indonesia), Sugeng Handoko (Pelopor Desa Wisata Nglanggeran Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta) serta Venny Septia Monica, Pakar dan Pengajar di bidang Digital Branding dan Strategic Digital yang telah malang-melintang di dunia ekonomi digital, saat ini menjadi Chief Strategic Adtree Digital.

Secara bergantian sebagai moderator adalah Diana Septi Astiartawardani dan Ade Hari Wijayanto.

Sekjend Forum Bumdes se-Indonesia, Rudy Suryanto, S.E., M.Acc – juga sebagai Founder Bumdes.id ini menyampaikan pesan bahwa pandemi ini harus menjadi momentum desa-desa untuk kembali bangkit dan bergotong royong secara digital. Desa harus membekali sumber daya manusianya dengan kemampuan teknologi informasi untuk kembali bangkit dan memasuki sistem ekonomi baru berbasis digital.

“Tidak ada desa yang miskin, yang ada adalah miskin keberanian dan inovasi. Maka dari itu harus ada kolaborasi antar semua pihak terkait dengan label ABCGFM - Academics-Business-Community-Government-Fascilitator dan Media,” pungkas Rudy Suryanto.

Anwar Sanusi menegaskan bahwa “SDM berkualitas itu adalah mereka yang mampu mengolah dan menggunakan kesempatan dan potensi yang ada di desa, sehingga terwujud warga masyarakat yang sejahtera.”

Sedangkan Marisa Ardani mengungkapkan data bahwa dilansir dari data BPS tahun 2021 terdapat 31,68 juta jiwa yang menganggur dan data BPS bulan September 2020 mencatat terdapat 27,55 juta penduduk miskin.

“Kenapa saya sebut dengan istilah UMKM dan Ibu Pertiwi? Sebab, 60% GDP – Gross Domestic Product Indonesia berasal dari UMKM. Sedangkan 60% pelaku UMKM adalah wanita. Jadi, UMKM dan wanita berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara ini,” papar Marisa Ardani.

Terakhir, Rudy Suryanto memaparkan bahwa Program Sriekandi dan Arjoena Desa sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi pengangguran di pedesaan, membuka lapangan kerja baru serta memperkuat motivasi dan kemampuan softskill di bidang ekosistem digital. Sriekandi sendiri merupakan akronim dari Seri Edukasi Kawan Digital untuk Ibu-Ibu dan Perempuan Desa, sementara Arjoena merupakan akronim dari Anak Muda Terjun ke Desa untuk Edukasi Digital Anak Muda di Desa. (*)

Dibuat oleh: H. Ali Akbar

Kategori: Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.      Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 02/11/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.      Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 04/07/2017 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017

3.      Webinar Sriekandi Arjoena Desa: Strategi Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Desa : https://blog.bumdes.id/2021/06/terbuka-untuk-umum-webinar-sriekandi-arjoena-desa-strategi-ciptakan-lapangan-kerja-baru-di-desa/

4.      Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 21/12/2020 : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_21_tahun_2020

5.      Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 14/09/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020

6.      Membangun Indonesia dari Desa : https://baktinews.bakti.or.id/artikel/membangun-indonesia-dari-desa

7.      Catatan penulis

Kelompok Tani SUKMA JAYA Berkolaborasi Dengan BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau

 

Sabtu, 26 Juni 2021

Dalam menjalankan sebuah usaha, siapapun orangnya tentulah berharap usahanya akan terus berkembang dan maju. Dari usaha kecil-kecilan yang hanya membutuhkan tempat dan ruangan yang sederhana, ketika mulai banyak pesanan, mulailah memikirkan tempat  atau lokasi penyimpanan barang/ produk yang lebih luas atau bisa juga disebut dengan istilah gudang.

Tidak terkecuali dengan entitas yang bernama BUMDes – Badan Usaha Milik Desa yang sedang digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT.

Adapun pemberian nama BUMDes secara nasional, sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Desa)

Oleh sebab itu pula penamaan BUMDes ada perbedaan di beberapa daerah seperti yang disebutkan di atas, seperti: BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari), BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMK (Badan Usaha Milik Kampung).

Sehubungan dengan cerita di awal tulisan ini, maka gudang (seperti gambar di atas) ini akan dimanfaatkan utk kegiatan usaha BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, SUMBAR.

Gudang ini berukuran 6 m x 9 m, milik Kelompok Tani SUKMA JAYA, akan berkolaborasi dg BUMDes utk pengelolaannya.

#BumdesTerusBergerak

#DesaMaju

Oleh : Admin

Pembukaan Lahan Tidur Untuk Taman Wisata Edukasi

Rabu, 23 Juni 2021

Kegiatan potong rumput (Minang: merambah) lahan untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Direncanakan lahan ini dikelola oleh BUMDes Paingan Maju Bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Desa/ Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Lahan ini sudah terbengkalai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Program yang akan dibuat di lahan seluas 50 m x 15 m ini adalah Taman Wisata Edukasi. Sudah ada di dalamnya pohon durian dan pohon mangga. Nantinya akan dibuat pula tempat duduk-duduk santai berupa pondok payung. Konsepnya adalah panen sendiri, timbang sendiri, bayar di tempat.

Oleh: Admin

 

Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri

Jum’at, 11 Juni 2021

Dalam rangka percepatan sosialisasi dan demi terwujudnya amanah UU No. 6/2014 tentang Desa, tertanggal 30 Mei 2014,  UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 2 Nopember 2020, dan PP No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 2 Februari 2021, maka BRI – Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program ‘Desa BRIlian’ berkolaborasi dengan Bumdes.id.

BRI sebagai salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.

Program ‘Desa BRIlian’ ini sudah dimulai sejak tahun 2020, diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2020’ dan dilanjutkan pada awal Maret 2021 dengan nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-1’.

Kali ini diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’, diselenggarakan pada hari Jum’at, 11 Juni 2021, mulai pukul 08.30 – 10.30 wib., bersamaan dengan acara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting membawa tema “Technical Meeting Desa BRIlian 2021 Batch-2”, yang diikuti sekitar 650-an orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, pegiat pemberdayaan masyarakat serta pejabat pemda terkait di seluruh Indonesia.

Sebagai Opening Speech dalam acara ini dibuka oleh Evi Sulis – Divisi Social Entrepreneurship dan Inkubasi BRI, Rudy Suryanto – pembawa materi juga sebagai Founder Bumdes.id, dan Diana Arta sebagai moderator.

Evi Sulis berpesan kepada peserta yang hadir, “Manfaatkanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya desa bapak/ibu dapatkan pelatihan dari Bumdes.id untuk memperkuat kelembagaan yang ada di desa juga BUMDesnya ditandai dengan meningkatnya kemampuan SDM di desa.”

“Ada 10 Desa Terbaik yang akan dipilih untuk dilakukan pembinaan lanjutan melalui Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini nantinya. Tahun 2020 ada 10 Desa BRIlian ditambah pada semester tahun 2021 sudah ada 10 desa lagi. Program ini akan terus dilanjutkan keberadaannya,” pungkas Evi Sulis.

Konsep Desa BRIlian merupakan kombinasi antara: 1) BUMDes, yang aktif sebagai penggerak ekonomi desa salah satunya dalam memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan produktif, 2) Innovation, yakni desa yang kreatif dalam memecahkan masalah kemasyarakatan dan sosial desa, 3) Digital, dimana digitalisasi ini terimplementasi di desa, termasuk keuangan digital dan pemanfaatan produk-produk digital BRI – Brilink, Web Pasar dan Stroberi, serta 4) Sustainability, dengan desa tangguh yang mampu secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan sektor unggulan desanya.

Rudy Suryanto menekankan, “Jangan acara ini dipandang sebagai sebuah perlombaan, jadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan desa, baik dari sisi SDM dan potensi desa yang tersedia.”

“Arahan ke depan adalah terwujudnya digitalisasi dokumen dalam pemerintahan desa serta lembaga yang ada di desa juga BUMdesnya. Makanya, Kepala Desa juga dituntut untuk faham teknologi digital dalam rangka meningkatkan kapasitas, jaringan/ jejaring dan ilmu,” papar Rudy Suryanto.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa masing-masing desa mempunyai kelemahan, tapi berusahalah untuk fokus pada kekuatan.

Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini akan berlangsung selama 2 – 3 bulan ke depan, dimana pada hari Selasa setiap minggunya akan dilaksanakan serial webinar sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh desa untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Pada hari Selasa, 15 Juni 2021 mendatang akan dilaksanakan acara ‘Kick Off’ secara virtual yang akan dihadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT sebagai pertanda dimulainya Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini. (*)

Dibuat oleh:  H. Ali Akbar

Kategori:  Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    Profil UU No. 6/ 2014 tentang Desa : https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

2.    Badan Hukum BUMDes :  https://www.antaranews.com/berita/1771469/kemendes-uu-cipta-kerja-pasal-117-jadi-solusi-badan-hukum-bumdes

3.    UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf

4.     PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes :  https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf

5.    Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482

6.    NawaCita  :  https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita

7.    Catatan penulis

8.    11062021 : Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri - https://www.bentengsumbar.com/2021/06/program-desa-brilian-2021-batch-2.html

Waspada! BUMDes Dianggap Ilegal jika Belum Daftar Menjadi Badan Hukum sampai Tanggal 22 Februari 2022

 

Jum’at, 18 Juni 2021

Kehadiran PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 2 Februari 2021 merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 2 Nopember 2020, akan makin menambah peluang bagi warga msyarakat yang tinggal di pedesaan untuk bangkit, maju dan berkembang serta mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama, tertanggal 31 Maret 2021, maka untuk masa mendatang BUMDes/ BUMDesma akan menjadi primadona di desa. Penggunaan Dana Desa lebih diarahkan kepada peningkatan permodalan BUMDes.

Kenapa Harus Menumbuhkembangkan BUMDes/ BUMDesma?

Sejatinya Dana Desa disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN adalah untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa yang mulai digenjot sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jokowi pada tahun 2015 lalu.

Karena pada saatnya nanti, penyaluran Dana Desa pun akan dikurangi atau bahkan akan dihapus sama sekali. Oleh sebab itu, segera manfaatkan kesempatan ini untuk menumbuhkembangkan BUMDes/ BUMDesma di desa masing-masing.

Terkait dengan Permendesa PDTT No. 3/ 2021, maka bagi BUMDes/ BUMDesma yang belum mendaftar ulang serta menjadikannya badan hukum sampai batas tanggal 22 Februari 2022 akan dianggap Ilegal.

Hal ini mencuat di dalam acara Technical Meeting Desa Brilian Batch-2 #2, pada hari Jum’at, 18 Juni 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting, dimulai sejak pukul 08.30 - 11.15 wib. Acara ini terselenggara adanya kolaborasi antara BRI dengan Bumdes.id.

Sebagai opening speech adalah Arif Satriya – Divisi Entrepreneurship dan Inkubasi BRI pusat. Sedangkan Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak.,CA membawakan materi tentang Pendaftaran Badan Hukum Bumdes, Dian Raka ( Tim Desa Brilian 2021 ) membawakan materi Workshop brilian.desacenter.id., serta dimoderatori oleh Diana Arta dan Tim Sekretariat Nicalaus Bima Ade & Uswah.

Arif Satriya menyampaikan, “setiap BUMDes yang terpilih di dalam Program Desa Brilian 2021 Batch-2 ini hendaknya menghubungi ‘Mantri BRI’ atau Kepala Unit BRI yang ada di desanya. BUMDes sebagai agregator mempercepat pembangunan dan kemajuan perekonomian di desa. Ada sinergitas antara BUMdes, BRI dan pihak lainnya atau stakeholder yang secara bersama-sama untuk memajukan taraf kesejahteraan masyarakat di desa.”

Dian Raka lebih mengedepankan aspek teknis dalam mendaftarkan BUMDes/ BUMDesma pada brilian.desacenter.id.

“Mengingat pentingnya acara di atas, kami harapkan setiap Desa mengirimkan peserta/perwakilannya. Adapun peserta/perwakilan yang diikutsertakan dalam Technical Meeting terdiri dari unsur/bagian berikut : 1. Kepala Desa atau yg mewakili, 2. Direktur Bumdes atau yang mewakili, 3. Ketua BPD, Tokoh Masyarakat atau yg mewakili, 4. Pemuda Desa serta 5. Ibu-ibu PKK,” Dian Raka menambahkan.

“Kesulitan dan Hambatan hendaklah dirubah menjadi Tantangan dan Peluang untuk maju bukan malah menjadi lemah dan tidak melakukan apa-apa lagi,” Rudy Suryanto memberi semangat kepada peserta yang hadir.

Selanjutnya Rudy Suryanto mengungkapkan bahwa adanya PP No. 11/ 2021 serta Pemendesa No. 3/2021 menghapuskan seluruh Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang terkait dengan BUMDes sebelumnya.

“Tanggal 22 Februari 2022 sebagai batas akhir BUMDes untuk berubah, selain dari itu dianggap BUMDes ilegal. BUMDes sebagai wadah bukan pelaku, namun di dalamnya ada badan unit usaha yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di desa,” papar Rudy Suryanto. (*)

Dibuat Oleh : H. Ali Akbar

Kategori : Ekonomi dan Bisnis

Referensi :

1.    UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.    PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_pemerintah_nomor_11_tahun_2021

3.    Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2021

4.    Catatan penulis.

Stop! BUMDes yang Belum Daftar Badan Hukum sampai Tanggal 22 Februari 2022 Dianggap Ilegal

Jum’at, 18 Juni 2021

Keberadaan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 02 Februari 2021 akan makin menambah peluang bagi warga masyarakat yang tinggal di pedesaan untuk bangkit, berkembang dan maju serta mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi – Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengebangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama, tertanggal 31 Maret 2021, maka untuk masa mendatang BUMDes/ BUMDesma akan menjadi primadona di desa. Penggunaan Dana Desa lebih diarahkan kepada peningkatan permodalan BUMDes.

Kenapa Harus BUMDes?

Sejatinya Dana Desa disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN adalah untuk percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa yang mulai digenjot sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jokowi pada tahun 2015 lalu.

Karena pada saatnya nanti, penyaluran Dana Desa pun akan dikurangi atau bahkan akan dihapus sama sekali. Oleh sebab itu, segera manfaatkan kesempatan ini untuk menumbuhkembangkan BUMDes/ BUMDesma di desa masing-masing.

Terkait dengan Permendesa PDTT No. 3/ 2021, maka bagi BUMDes/ BUMDesma yang belum mendaftar ulang serta menjadikannya badan hukum sampai batas tanggal 22 Februari 2022 mendatang akan dianggap Ilegal.

Hal ini mencuat di dalam acara Technical Meeting Desa Brilian Batch-2 #2, pada hari Jum’at, 18 Juni 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting, dimulai sejak pukul 08.30 - 11.15 wib. Acara ini terselenggara adanya kolaborasi antara BRI dengan Bumdes.id.

 

Sebagai opening speech adalah Arif Satriya – Divisi Entrepreneurship dan Inkubasi BRI pusat. Sedangkan Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak.,CA membawakan materi tentang Pendaftaran Badan Hukum Bumdes, Dian Raka ( Tim Desa Brilian 2021 ) membawakan materi Workshop brilian.desacenter.id., serta dimoderatori oleh Diana Arta dan Tim Sekretariat Nicalaus Bima Ade & Uswah.

Arif Satriya menyampaikan, “setiap BUMDes yang terpilih di dalam Program Desa Brilian 2021 Batch-2 ini hendaknya menghubungi ‘Mantri BRI’ atau Kepala Unit BRI yang ada di desanya. BUMDes sebagai agregator mempercepat pembangunan dan kemajuan perekonomian di desa. Ada sinergitas antara BUMdes, BRI dan pihak lainnya atau stakeholder yang secara bersama-sama untuk memajukan taraf kesejahteraan masyarakat di desa.”

Dian Raka lebih mengedepankan aspek teknis dalam mendaftarkan BUMDes/ BUMDesma pada brilian.desacenter.id.

“Mengingat pentingnya acara di atas, kami harapkan setiap Desa mengirimkan peserta/perwakilannya. Adapun peserta/perwakilan yang diikutsertakan dalam Technical Meeting terdiri dari unsur/bagian berikut : 1. Kepala Desa atau yg mewakili, 2. Direktur Bumdes atau yang mewakili, 3. Ketua BPD, Tokoh Masyarakat atau yg mewakili, 4. Pemuda Desa serta 5. Ibu-ibu PKK,” Dian Raka menambahkan.

“Kesulitan dan Hambatan hendaklah dirubah menjadi Tantangan dan Peluang untuk maju bukan malah menjadi lemah dan tidak melakukan apa-apa lagi,” Rudy Suryanto memberi semangat kepada peserta yang hadir.

Selanjutnya Rudy Suryanto mengungkapkan bahwa adanya PP No. 11/ 2021 serta Pemendesa No. 3/2021 menghapuskan seluruh Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang terkait dengan BUMDes sebelumnya.

“Tanggal 22 Februari 2022 sebagai batas akhir BUMDes untuk berubah, selain dari itu dianggap BUMDes ilegal. BUMDes sebagai wadah bukan pelaku, namun di dalamnya ada badan unit usaha yang bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di desa,” papar Rudy Suryanto.

Dibuat Oleh : H. Ali Akbar

Kategori : Ekonomi dan Bisnis

Referensi :

1.      UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.      PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_pemerintah_nomor_11_tahun_2021

3.      Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 : http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2021

4.      Catatan penulis.

5.      Stop Press! BUMDes yang Belum Daftar Badan Hukum sampai 22 Februari 2022 Dianggap Ilegal : https://www.mjnews.id/2021/06/bumdes-yang-belum-daftar-badan-hukum-sampai-22-februari-2022-dianggap-ilegal.html