Kegamangan Masa Transisi Transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Menjadi LKD

UPK Eks PNPM Mandiri Bertransformasi Menjadi LKD

Menilik keberadaan UPK di Kecamatan, secara organisasi UPK merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Maka, kedudukan hukum UPK diletakkan dalam kaitan kedudukan UPK di bawah naungan organisasi kerja BKAD.

Transformasi UPK Eks PNPM Mandiri menjadi LKD sebagaimana dalam pasal 117 UU Cipta Kerja, merupakan upaya penting untuk menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik. Sekaligus memformalkan lembaga keuangan mikro ini, sehingga bisa dibina dan diawasi oleh OJK selaku regulator. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menjalankan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD). Transformasi ini dijalankan bersama dengan otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, merupakan regulasi  sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan keluarnya PP Nomor 11 Tahun 2021, jelas sekali adanya payung hukum untuk BUM Desa sebagai badan hukum. Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa BUM Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Kedudukan Desa sebagaimana UU Desa serta PP Nomor 11 Tahun 2021, termasuk pengakuan (kebijakan) terhadap hak kepemilikan komunal (tidak hanya kepemilikan privat dan publik) menempatkan Desa (Kepala Desa) sebagai subyek hukum yang merepresentasikan kepemilikan komunal (aset bersama). Sehingga, dibutuhkan konsistensi terhadap derivasi kerjasama desa sebagaimana regulasi tersebut sekaligus menjadi acuan pendasaran legal kepemilikan aset, kegiatan, serta kelembagaan dana bergulir

Maka, Badan Usaha Milik Desa Bersama bisa menjadi pilihan para pelaku pasca PNPM Mandiri Perdesaan. Setidaknya dengan BUMDes Bersama yang didalamnya terdapat Lembaga Keuangan Mikro sebagai keberlanjutan dari Program PNPM khususnya pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dapat dilestarikan.

Oleh : Admin

Sumber : https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/bum-desa-bersama-alternatif-bentuk-badan-hukum-upk/

Pengusaha Tambak Udang Silaturahmi dengan Ninik Mamak dan Masyarakat Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau

 

Silaturahmi Antara Pengusaha Tambak Udang, Ninik Mamak dan
Masyarakat di Desa/ Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau. (Dok: IDe)

Minggu, 27 Juni 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu di Indonesia telah menguras energi pemerintah dan memporakporandakan sendi-sendi kekuatan bangsa dan rakyat Indonesia baik di bidang kesehatan, ekonomi serta sosial.

Virus Corona sudah menjadi ‘momok’ yang menakutkan bukan saja bagi masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan oleh peneliti di seluruh dunia untuk menemukan obatnya. Sebagai Organisasi Kesesehatan Dunia,  WHO – World Health Organization pada akhirnya menetapkan beberapa jenis Vaksin yang boleh digunakan untuk menangkis serangan Corona tersebut.

Dilansir dari laman health.detik.com (21/04/2021) Pemerintah telah resmi mengumumkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Berikut daftar tujuh vaksin tersebut; Vaksin Sinovac, Vaksin PT Bio Farma, Vaksin Novavax, Vaksin Oxford-AstraZeneca, Vaksin Pfizer-BioNTech, Vaksin Moderna dan Vaksin Sinopharm.

Dari tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada tiga vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, yakni vaksin buatan Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford-AstraZeneca.

Adapun penanggulangan dari sisi ekonomi, pada hari Sabtu (26/06/2021) dimulai pukul 20.00 wib sampai selesai telah dilakukan pertemuan secara kekeluargaan antara pengusaha Tambak Udang – H. Safaruddin sering disapa H. Kalbin dan tim dengan ninik mamak – Harisjon Panungkek Rangkayo Tamputiah, Wali Korong Siguruang – Suryo Bambang, pemuda serta masyarakat setempat.

Acara silaturahmi ini berlangsung di rumah orang tua Harisjon, Gaduang Korong Siguruang Nagari Guguak Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

“Kami sangat senang dan bahagia menerima kehadiran investor Tambak Udang di desa/ nagari ini karena akan membawa kemajuan di bidang perekonomian masyarakat setempat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini yang berakibat banyaknya terjadi pengangguran,” demikian ungkap Harisjon.

Harisjon memaparkan bahwa sebagai ninik mamak berharap kepada H. Kalbin dan tim untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya Harisjon mengingatkan kepada H. Kalbin, “Jangan lupa dengan AMDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sampai saat ini belum ada kejelasan Perda mengenai usaha Tambak Udang ini. Namun, perlu difikirkan untuk Tambak Udang yang ramah lingkungan.”

Sementara itu, H. Kalbin menyampaikan permohonan ma’af dimana beberapa waktu yang lalu telah terjadi kesalahpahaman dengan pemuda juga dengan pihak lainnya di desa// nagari ini.

“Ambo (bahasa Minang diterjemahkan ke bahasa Indonesia: saya) secara pribadi mohon ma’af atas kejadian beberapa waktu yang lalu dengan pemuda disini. Ambo berharap untuk ke depan hendaknya ada kesepakatan secara menyeluruh dengan pemerintahan nagari, ninik mamak, pemuda, bundo kanduang dan masyarakat disini,” tukas H. Kalbin.

Sebagai tokoh masyarakat, H. Khairul Khalidin bertutur, “Kehadiran pengusaha Tambak Udang di desa/ nagari kami sangat mendukung percepatan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa. Jangan sampai investasi yang besar ini terbuang dengan sia-sia.”

Dalam pertemuan ini juga telah disepakati untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan stakeholder lainnya dengan cakupan yang lebih luas pada hari Sabtu, 04 Juli 2021, ba'da Shalat Dzuhur di Mushalla Kurnia Kampung Paneh Korong Siguruang, Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau.

Dibuat oleh:  H. Ali Akbar

Kategori: Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, 02/11/2020 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020

2.    Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 15/10/2019 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019

3.    Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, 17/10/2014 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014

4.    Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 30/09/2014 : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

5.    Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Wilayah Perairan Laut Indonesia : https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Pembagian-Kewenangan-Dalam-Pengelolaan-Wilayah-Perairan-Laut-Indonesia.pdf

6.    Ada 7 Jenis Vaksin COVID yang Digunakan di Indonesia, Sudah Tersertifikasi WHO? : https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5541029/ada-7-jenis-vaksin-covid-yang-digunakan-di-indonesia-sudah-tersertifikasi-who

7.    Catatan Penulis ketika hadir di dalam pertemuan.

Kelompok Tani SUKMA JAYA Berkolaborasi Dengan BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau

 

Sabtu, 26 Juni 2021

Dalam menjalankan sebuah usaha, siapapun orangnya tentulah berharap usahanya akan terus berkembang dan maju. Dari usaha kecil-kecilan yang hanya membutuhkan tempat dan ruangan yang sederhana, ketika mulai banyak pesanan, mulailah memikirkan tempat  atau lokasi penyimpanan barang/ produk yang lebih luas atau bisa juga disebut dengan istilah gudang.

Tidak terkecuali dengan entitas yang bernama BUMDes – Badan Usaha Milik Desa yang sedang digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT.

Adapun pemberian nama BUMDes secara nasional, sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. (lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Desa)

Oleh sebab itu pula penamaan BUMDes ada perbedaan di beberapa daerah seperti yang disebutkan di atas, seperti: BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari), BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMK (Badan Usaha Milik Kampung).

Sehubungan dengan cerita di awal tulisan ini, maka gudang (seperti gambar di atas) ini akan dimanfaatkan utk kegiatan usaha BUMDes Paingan Maju Bersama Guguak Kuranji Hilir, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, SUMBAR.

Gudang ini berukuran 6 m x 9 m, milik Kelompok Tani SUKMA JAYA, akan berkolaborasi dg BUMDes utk pengelolaannya.

#BumdesTerusBergerak

#DesaMaju

Oleh : Admin

Pembukaan Lahan Tidur Untuk Taman Wisata Edukasi

Rabu, 23 Juni 2021

Kegiatan potong rumput (Minang: merambah) lahan untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Direncanakan lahan ini dikelola oleh BUMDes Paingan Maju Bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Desa/ Nagari Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Lahan ini sudah terbengkalai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Program yang akan dibuat di lahan seluas 50 m x 15 m ini adalah Taman Wisata Edukasi. Sudah ada di dalamnya pohon durian dan pohon mangga. Nantinya akan dibuat pula tempat duduk-duduk santai berupa pondok payung. Konsepnya adalah panen sendiri, timbang sendiri, bayar di tempat.

Oleh: Admin

 

Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri

Jum’at, 11 Juni 2021

Dalam rangka percepatan sosialisasi dan demi terwujudnya amanah UU No. 6/2014 tentang Desa, tertanggal 30 Mei 2014,  UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, tertanggal 2 Nopember 2020, dan PP No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa – BUMDes, tertanggal 2 Februari 2021, maka BRI – Bank Rakyat Indonesia meluncurkan Program ‘Desa BRIlian’ berkolaborasi dengan Bumdes.id.

BRI sebagai salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895.

Program ‘Desa BRIlian’ ini sudah dimulai sejak tahun 2020, diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2020’ dan dilanjutkan pada awal Maret 2021 dengan nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-1’.

Kali ini diberi nama Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’, diselenggarakan pada hari Jum’at, 11 Juni 2021, mulai pukul 08.30 – 10.30 wib., bersamaan dengan acara yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting membawa tema “Technical Meeting Desa BRIlian 2021 Batch-2”, yang diikuti sekitar 650-an orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, pegiat pemberdayaan masyarakat serta pejabat pemda terkait di seluruh Indonesia.

Sebagai Opening Speech dalam acara ini dibuka oleh Evi Sulis – Divisi Social Entrepreneurship dan Inkubasi BRI, Rudy Suryanto – pembawa materi juga sebagai Founder Bumdes.id, dan Diana Arta sebagai moderator.

Evi Sulis berpesan kepada peserta yang hadir, “Manfaatkanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya desa bapak/ibu dapatkan pelatihan dari Bumdes.id untuk memperkuat kelembagaan yang ada di desa juga BUMDesnya ditandai dengan meningkatnya kemampuan SDM di desa.”

“Ada 10 Desa Terbaik yang akan dipilih untuk dilakukan pembinaan lanjutan melalui Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini nantinya. Tahun 2020 ada 10 Desa BRIlian ditambah pada semester tahun 2021 sudah ada 10 desa lagi. Program ini akan terus dilanjutkan keberadaannya,” pungkas Evi Sulis.

Konsep Desa BRIlian merupakan kombinasi antara: 1) BUMDes, yang aktif sebagai penggerak ekonomi desa salah satunya dalam memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan produktif, 2) Innovation, yakni desa yang kreatif dalam memecahkan masalah kemasyarakatan dan sosial desa, 3) Digital, dimana digitalisasi ini terimplementasi di desa, termasuk keuangan digital dan pemanfaatan produk-produk digital BRI – Brilink, Web Pasar dan Stroberi, serta 4) Sustainability, dengan desa tangguh yang mampu secara berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan sektor unggulan desanya.

Rudy Suryanto menekankan, “Jangan acara ini dipandang sebagai sebuah perlombaan, jadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan desa, baik dari sisi SDM dan potensi desa yang tersedia.”

“Arahan ke depan adalah terwujudnya digitalisasi dokumen dalam pemerintahan desa serta lembaga yang ada di desa juga BUMdesnya. Makanya, Kepala Desa juga dituntut untuk faham teknologi digital dalam rangka meningkatkan kapasitas, jaringan/ jejaring dan ilmu,” papar Rudy Suryanto.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa masing-masing desa mempunyai kelemahan, tapi berusahalah untuk fokus pada kekuatan.

Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini akan berlangsung selama 2 – 3 bulan ke depan, dimana pada hari Selasa setiap minggunya akan dilaksanakan serial webinar sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh desa untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Pada hari Selasa, 15 Juni 2021 mendatang akan dilaksanakan acara ‘Kick Off’ secara virtual yang akan dihadiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi – Kemendes PDTT sebagai pertanda dimulainya Program ‘Desa BRIlian 2021 Batch-2’ ini. (*)

Dibuat oleh:  H. Ali Akbar

Kategori:  Nasional/ Ekonomi dan Bisnis

Referensi:

1.    Profil UU No. 6/ 2014 tentang Desa : https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

2.    Badan Hukum BUMDes :  https://www.antaranews.com/berita/1771469/kemendes-uu-cipta-kerja-pasal-117-jadi-solusi-badan-hukum-bumdes

3.    UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf

4.     PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes :  https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf

5.    Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482

6.    NawaCita  :  https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita

7.    Catatan penulis

8.    11062021 : Program Desa BRIlian 2021 Batch-2 Dimulai Untuk Wujudkan Desa Mandiri - https://www.bentengsumbar.com/2021/06/program-desa-brilian-2021-batch-2.html